


MAKALAH
2011
PENDAYAGUNAAN
TEKNOLOGI PENDIDIKAN
DI BERBAGAI NEGARA
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mandiri individu
Mata kuliah Landasan Teknologi Pendidikan MTP-515
Disusun oleh :
DEDEH NURMIATI NIM 55 2010 0238
UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI’IYAH
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN
KATA PENGANTAR
Ucapan syukur kepada Yang Maha Pemberi, senantiasa penulis desahkan atas segala nikmat yang mengalir tanpa henti. Nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat rizki adalah anugrah termahal yang mengantarkan penulis untuk bisa beraktivitas sebagai hamba-Nya. Atas anugerah itulah, makalah yang berjudul “Pendayagunaan Teknologi Pendidikan di berbagai Negara” ini, dapat terselesaikan.
Makalah ini sebagai salah satu tugas mandiri individu dalam Mata Kuliah Landasan Teknologi Pendidikan MTP-515.
Makalah ini membahas tentang pendayagunaan teknologi pendidikan di berbagai negara, akan tetapi karena keterbatasan ruang dan waktu yang dipaparkan dalam pembahasan hanya dua negara saja yaitu Filipina dan Brunei Darussalam.
Penyusunan makalah ini dimaksudkan untuk membantu kita selaku pendidik agar dapat memperoleh pembanding dalam pendayagunaan teknologi pendidikan di negara kita minimal dengan negara-negara tetangga kita yang pada akhirnya dijadikan sebagai motivator dalam melakukan inovasi pendidikan.
Penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu mohon kritik dan saran dari yang terhormat Bapak dosen mata kuliah ini dan dari berbagai pihak untuk penulisan selanjutnya. Melalui tulisan ini pula saya ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak terkait. Terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Bapak Samsudin selaku dosen mata kuliah ini.
Akhir kata, kebenaran hanya milik Allah SWT dan kesalahan semata-mata hanya milik kami.
Cianjur, April 2011.
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ i
DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang............................................................................. 1
B. Tujuan Penulisan........................................................................... 2
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. . Teknologi Pendidikan................................................................... 3
B. . Pendayagunaan Teknologi Pendidikan........................................ 4
C. . Negara.......................................................................................... 4
BAB III PEMBAHASAN
A. . Filipina.......................................................................................... 5
B. . Brunei Darussalam........................................................................ 8
BAB IV KESIMPULAN.................................................................................... 11
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 13
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum, Lind (1991 : 3) mengemukakan bahwa pengkajian mendalam mengenai penggunaan komputer di negara berkembang menunjukkan bahwa prestasi dan manfaatnya belum begitu jelas. Jamin (1984) dalam Lind (1991) melaporkan hasil survei Massachusstets Institute of Technology yang menemukan bahwa hanya 26 negara berkembang yang sebanding dengan tingkat komputerisasi di Jerman pada tahun 1965, dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya.
Maka tidak mengherankan jika Informasi Societi Index (ISI) tahun 2000 menempatkan Indonesia pada urutan ke 52 dari 55 negara yang disurvei dalam hal kemampuan mengambil manfaat dari era informasi (lihat Welch (2000). Selain itu, Indonesia dimasukkan dalam kategori Srtoller. Dalam Survey ini 55 negara dibagi ke dalam 4 kelompok dalam hal kemampuan mengambil manfaat dari revolusi informasi, yakni Skater (peselancar), Strider (pelari cepat), Sprinters (pelari jarak pendek) dan Strollers (pejalan santai). Sejumlah 23 indikator digunakan yang dikelompokkan ke dalam empat variable: infrastruktur sosial. Hasil survei tahun 2004 (IDC,2007) menunjukkan bahwa posisi Indonesia melorot dari urutan 52 pada index ISI tahun 2000 di atas ke urutan 53, yang sekaligus menempatkannya dibawah Vietnam (urutan 52), India (51), Philipies (49), China (44), Thailand (42), dan Malaysia (36).
Peringkat tersebut tidak terlepas dari proses pendidikan dan pendayagunaan teknologi pendidikan, sebagai bahan pembanding maka dalam pembahasan makalah ini akan memaparkan tentang pendayagunaan teknologi pendidikan di berbagai negara sehingga judul dari makalah ini “Pendayagunaan Teknologi Pendidikan Diberbagai Negara” mudah-mudahan tulisan saya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi motivator dalam melakukan inovasi pendidikan.
B. Tujuan Penulisan
1. Tujuan secara umum
- Meningkatkan keprofesionalan dalam Penulisan makalah.
- Menambah wawasan keilmuan
- Meningkatkan kinerja dalam pengembangan profesi.
2. Tujuan secara khusus
Tujuan secara khusus penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas individu dalam mata kuliah Landasan Teknologi Pendidikan dengan kode MTP-515.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Teknologi Pendidikan
Definisi konseptual teknologi pendidikan adalah sebagai berikut :
Teknologi pendidikan merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. (Association for Educational Communication and Tecnology / AECT, 1986)
Teknologi instruksional [sebagai bagian teknologi pendidikan] merupakan cara yang sistematik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan khusus yang didasarkan pada penelitian terhadap belajar dan komunikasi pada manusia, serta dengan mengunakan kombinasi sumber belajar insani dan non-insani, agar menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. (Commission on Instructional Technology, 1970)
Teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang berkepentingan dengan usaha memudahkan proses belajar dengan ciri-ciri khas 1) memberikan perhatian khusus dan pelayanan pada kebutuhan yang unik dari masing-masing sasaran didik, 2) menggunakan aneka ragam dan sebanyak mungkin sumber belajar, dan 3) menerapkan pendekatan sistem. (Lokakarya Nasional Teknologi Pendidikan, Yogyakarta, 1980)
Konsep pendidikan sendiri mempunyai arti yang luas. Ia merupakan keseluruhan proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan berbagai bentuk perilaku lain yang mempunyai nilai positif terhadap lingkungan tempat hidupnya. Apabila proses itu sengaja dikelola agar dapat terbentuk perilaku tertentu dalam kondisi tertentu maka proses itu disebut pembelajaran/ instruksional. (AECT, 177:56)
Salisbury (1996) mengemukakan bahwa kata teknologi, sebagaimana digunakan oleh para ilmuwan dan para filosofis ilmu pengetahuan menunjuk kepada cara dimana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis.
B. Pendayagunaan Teknologi Pendidikan
Berbagai upaya, yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan akan terus dilakukan yang merupakan salah satu bentuk inovasi yang harus diyakini sebagai salah satu cara yang strategis untuk mengatasi masalah pendidikan yang kompleks di daerah, negara dan bangsa.
C. Negara
Negara merupakan integrasi kekuasaan politik, organisasi pokok kekuatan politik, agency (alat) masyarakat yang memegang kekuasaan mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan di dalamnya. Dengan demikian negara mengintegrasikan dan membimbing berbagai kegiatan sosial penduduknya kearah tujuan bersama.
Benedictus de Spinoza: “Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat(persatuan masyarakat organis).”
Harold J. Laski: The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all. (Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian darimasyarakat.
BAB III
PEMBAHASAN
Usaha meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan paradigma teknologi pendidikan harus dilakukan dengan cara yang sistematik yang diawali dengan menganalisis masalah, kemudian merancang, memproduksi, memanfaatkan, menilai, memperbaiki dan mengelola keseluruhan proses kegiatan secara terintegrasi. Integrasi dari seluruh produk dan proses ini tidaklah sama dengan jumlah bagian-bagian secara terpisah. Dengan demikian jelaslah bahwa diperlukan sudut pandang yang lain dan sebagai bahan pembanding disini akan dipaparkan tentang pendayagunaan teknologi di berbagai negara tetapi karena keterbatasan ruang dan waktu yang akan dipaparkan hanya dua negara saja yaitu negara Filipina dan Brunai Darussalam sebagai negara tetangga dengan negara Indonesia
A. Filipina
Pendidikan telah sejak lama dipandang sebagai unsur kunci pembangunan bangsa dan Negara di Filipina, karena akan menghasilkan tenaga kerja yang mampu berpikir dan terampil yang akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi negaranya. Oleh karena itu, Undang-undang di Filipina mewajibkan Negara untuk melindungi dan memasyarakatkan hak semua warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua jenjang dan jalur dan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membuat pendidikan pendidikan dapat terjangkau oleh semua individu. Dengan jumlah penduduk sebanyak 84,6 juta orang (juli 2003) mutu pendidikan dan perluasan kesempatan belajar adalah salah satu tantangan utama pembangunan pendidikan di sana.
Untuk itu tidak ketinggalan pula teknologi pendidikan juga dimanfaatkan di Filipina. Negara tetangga yang satu ini mulai memanfaatkan radio untuk pendidikan tahun 1959 walaupun siaran radio telah ada sejak 1922. Namun siaran yang ditangani bersama oleh Philippine Broadcasing Service bersama Biro Sekolah Negeri (Bureau of Public Schools) ini tidak bertahan lama. Sebenarnya dalam skala kecil siaran pendidikan untuk petani sudah dimulai pada tahun 1952 di provinsi Iloilo, dengan nama Farmer’s School on the Air. Setelah diadopsi oleh National Collage Industries Development Authority pada tahun 1963 program ini disiarkan secara nasional dari Manila.
Pada tahun 1967 University of the Philippines Los Banos (UPLB) memulai eksperimen siaran radio untuk Schools on the Air. Program ini berjalan hingga tahun 1980-an. Antara tahun 1967 hingga 1990 Radio DZLb, statsiun siaran radio pendidikan pedesaan UPLB menyelenggarakan paling tidak 28 School on the Air dalam berbagai topic dalam mata pelajaran pertanian dan kesehatan.
Tujuan umum pendidikan di semua jenjang di Filipina mengarah pada pengemabangan kemampuan berpikir tingkat tinggi (abstraksi, perencanaan, berfikir kritis dan pemecahan masalah). Untuk itu kebijakan penggunaan teknologi dalam pendidikan menggariskan bahwa teknologi komunikasi dan informasi akan digunakan sebagai alat perantara (mediating tool) dalam pendidikan untuk memungkinkan siswa terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi.
Walaupun tidak ada satu unit khusus yang ditugasi menangani pendayagunaan teknologi untuk pendidikan, berbagai proyek pendayagunaan teknologi untuk pendidikan dilaksanakan. Salah satunya adalah apa yang mereka sebut Ekswela ng Bayan (Strong Republic Schools) di mana bermacam teknologi mulai dari cetak, rekaman video, televise kabel dan Internet digunakan untuk meningkatkan pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Filipina, Matematika, dan IPA di sekolah Dasar. Sejumlah 8.000 guru dan 200.000 siswa telah memetik manfaat dari program ini dan menurut rencana akan disebarluaskan ke pendidikan luar sekolah.
Kerja sama antar departemen juga dilakukan di Filipina untuk menggalakan teknologi di pendidikan. Departemen Perdagangan dan Industri, misalnya telah menjalin kerja sama dengan Departemen Pendidikan dalam proyek komputerisasi yang mereka sebut PCs for Public School. Selama tahun 2001-2003 lalu Departemen Perdagangan dan Industri mendapatkan bantuan sebesar US $ 12 juta dari Pemerintah Jepang untuk melengkapi 1.000 sekolah negeri dengan masing-masing sekolah 20 perangkat komputer. Menurut rencana pada tahun 2004-2005 ini peralatan serupa juga diberikan ke 1.000 sekolah lainnya. Departemen Pendidikan bertanggung jawab atas pemilihan sekolah, mensupervisi pemasangan peralatan tersebut di sekolah dan menciptakan mekanisme monitoring serta evaluasi pendayagunaannya. Kerja sama serupa di tingkat provinsi sekolah juga dilakukan antara Departemen Pendidikan dan Departemen Science dan Teknologi.
Fungsi kebijakkan dan religius dilakukan bersama oleh Departemen Transportasi dan Komunikasi serta Komisi Telekomunikasi Nasional. Tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan dan koordinasi Rencana dan Kegiatan ICT Nasional dilakukan oleh Information Technologi and Electronic Commerce Council, suatu lembaga gabungan pemerintah – swasta yang dibentuk tahun 2000, langsung dipimpin oleh presiden. Untuk menarik minat sektor swasta dalam menyukseskan pendayagunaan teknologi untuk pendidikan Filipina memiliki kebijakan pemberian keringanan pajak bagi pihak swasta yang menyumbang fasilitas teknologi komunikasi dan informasi ke sekolah negeri (Adopt-a-School Act, 1998).
Menyadari pentingnya sumber daya manusia dalam pendayagunaan teknologi ini, Departemen Pendidikan Filipina telah melaksanakan berbagai program pelatihan bagi tenaga pendidiknya. Dari sekitar 4,500 Sekolah Lanjutan Negeri 986 sekolah telah mendaptakn pelatihan. Sampai akhir 2003 lalu 56,4% sekolah Lanjutan Negeri telah memiliki paling tidak satu komputer. Diperkirakan pada akhir 2005 nanti 75% sekolah Negeri akan memiliki komputer. Bila sasaran ini tercapai perhatian akan dialihkan ke Sekolah Dasar. Sementara itu hampir semua lembaga pendidikan dan pelatihan guru telah memasukan pelajaran tentang komputer dalam kurikulum mereka sebagai salah satu persyaratan kelulusan.
B. Brunei Darussalam
Brunei, sebagai negara terkecil dalam jumlah penduduknya tak ketinggalan pula dalam mendayagunakan teknologi untuk pendidikan. Dengan populasi sekitar 358.098 (perkiraan 2003), 123 SD Negeri, 26 SLTP dan 70 sekolah swasta seluruh wilayah Brunei dapat dijangkau dengan alat transportasi air, darat maupun udara. Televisi digunakan untuk membantu peningkatan proses belajar-mengajar. Pemerintah telah menggariskan kebijakannya untuk memberikan pendidikan yang bermutu untuk seluruh warga negaranya. Tantangan yang dihadapi Pemerintah Brunei adalah bagaimana menghasilkan orang Brunei yang dapat berperan dalam kehidupan masyarakat yang makin berorientasi pada teknologi canggih tanpa kehilangan identitas Melayu dan Islamnya.
Wajib belajar 12 tahun telah lama diberlakukan, sementara pendidikan mulai dari usia 5 tahun hingga PT untuk semua warga negaranya tidak dipungut biaya sama sekali karena semuanya ditanggung oleh negara. Pada tahun 1978 pelajaran Bahasa Inggris dan IPA mulai diudarakan ke 57 SD rintisan. Pemanfaatan TV untuk pendidikan dimaksudkan untuk memperluas dan meningkatkan cakupan pelajaran dan membuat proses belajar-mengajar lebih menarik serta memperluas pengalaman siswa dengan pendengaran dan penglihatan. Mata pelajaran yang disampaikan lewat TV pendidikan mereka adalah Bahasa Inggris, IPA, prasekolah, Seni dan Kerajinan, Berhitung dan pengetahuan umum. Departemen Pendidikan bertanggung jawab atas penyediaan perangkat TV, generator dan bahan bakar untuk semua SD, sementara Departemen Radio dan TV Brunei bertanggung jawab atas aspek teknisnya seperti misalnya penyiaran program.
Pada tahun 1985 peranan TV Pendidikan diperluas dan diberi nama baru Education Media and Resource Unit. Unit ini terus memproduksi program-program pendidikan untuk SD dan SLTP dalam bentuk tape maupun siaran. Guru dapat meminjam atau mengopinya. Brunei juga memiliki program radio untuk sekolah (School to School) yang memberikan kesempatan pada siswa-siswa untuk memamerkan karya-karya kreatif mereka dalam bahasa Inggris, seperti misalnya puisi, kajian buku, Film atau drama.
Pada tahun 1999 Pemerintah Brunei mengambil prakarsa dalam mengintegrasikan pendayagunaan ICT dalam berbagai pelajaran terutama untuk membuat jenjang SD melek komputer melalui Project ICT for Government Primery School. Dari 8 kebijakan pendidikan, pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan digarisbawahi untuk memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan perlu dalam menghadapi dunia kerja yang terus-menerus berubah. Departemen Teknologi Komunikasi dan Informasi dibentuk di bawah Kementrian Pendidikan dengan tugas utama melaksanakan kebijakan dan proyek-proyek Kementrian Teknologi Komunikasi dan Informasi dan bertindak sebagai focal popint untuk segala masalah yang berkaitan dengan ICT pada jenjang nasional regional maupun internasional. Unit ini juga bertanggung jawab untuk mengembangkan pendayagunaan ICT di sekolah di seluruh negara Brunei Darussalam.
Pada tahap pertama sebanyak 50 SD terpilih untuk berperan serta dalam proyek ini. Masing-masing sekolah mendapatkan laboratorium komputer yang dilengkapi dengan 13 PCs yang terhubungkan satu sama lain, printer warna, headphones, micriphones, dan Pengintegrasian ICT ke dalam kurikulum SD juga diberikan pada 100 orang gurunya, dua orang guru dari masing-masing sekolah.
Tahap kedua dimulai pada tahun 2001 dengan melibatkan 72 SD Negeri dan 26 SLTP. Masing-masing SD menerima 20 PC multimedia sedangkan SLTP-nya menerima 33 perangkat fasilitas serupa. Pelatihan juga diberikan pada 146 guru SD Negeri dan semua guru serta Kepala Sekolah Lanjutan yang terlibat dalam proyek tersebut.
Pada tahun 2002 Departemen ICT memulai proyek Internet for Scools yang terdiri dari 5 subproyek berikut :
- Internet Connectivity & Accessibility for Secondary & Primary Scools & Ministry of Education;
- Computer Hardware & Software for Secondary & Primery Schools,
- Computer Hardware & Software for ICT Services & Resource Centers in Ministry of Education;
- Network Infrastructure for Resource Center in Ministry of Education; dan
- Site Preporation for Resource Center in Ministry of Education.
Berbagai inisiatif serupa yang dimaksudkan untuk memasyarakatkan ICT dalam pendidikan terus dilakukan oleh Departemen Pendidikan Brunei bekerja sama dengan Departemen ICT dan lembaga terkait.
BAB IV
KESIMPULAN
Tujuan umum pendidikan di semua jenjang di Filipina mengarah pada pengemabangan kemampuan berpikir tingkat tinggi (abstraksi, perencanaan, berfikir kritis dan pemecahan masalah). Untuk itu kebijakan penggunaan teknologi dalam pendidikan menggariskan bahwa teknologi komunikasi dan informasi akan digunakan sebagai alat perantara (mediating tool) dalam pendidikan untuk memungkinkan siswa terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi.
Walaupun tidak ada satu unit khusus yang ditugasi menangani pendayagunaan teknologi untuk pendidikan, berbagai proyek pendayagunaan teknologi untuk pendidikan dilaksanakan. Salah satunya adalah apa yang mereka sebut Ekswela ng Bayan (Strong Republic Schools) di mana bernacam teknologi mulai dari cetak, rekaman video, televise kabel dan Internet digunakan untuk meningkatkan pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Filipina, Matematika, dan IPA di sekolah Dasar. Sejumlah 8.000 guru dan 200.000 siswa telah memtik manfaat dari program ini dan menurut rencana akan disebarluaskan ke pendidikan luar sekolah
Menyadari pentingnya sumber daya manusia dalam pendayagunaan teknologi ini, Departemen Pendidikan Filipina telah melaksanakan berbagai program pelatihan bagi tenaga pendidiknya. Dari sekitar 4,500 Sekolah Lanjutan Negeri 986 sekolah telah mendaptakn pelatihan. Sampai akhir 2003 lalu 56,4% sekolah Lanjutan Negeri telah memiliki paling tidak satu komputer. Diperkirakan pada akhir 2005 nanti 75% sekolah Negeri akan memiliki komputer. Bila sasaran ini tercapai perhatian akan dialihkan ke Sekolah Dasar. Sementara itu hampir semua lembaga pendidikan dan pelatihan guru telah memasukan pelajaran tentang komputer dalam kurikulum mereka sebagai salah satu persyaratan kelulusan.
Brunei, sebagai negara terkecil dalam jumlah penduduknya tak ketinggalan pula dalam mendayagunakan teknologi untuk pendidikan. Dengan populasi sekitar 358.098 (perkiraan 2003), 123 SD Negeri, 26 SLTP dan 70 sekolah swasta seluruh wilayah Brunei dapat dijangkau dengan alat transportasi air, darat maupun udara. Televisi digunakan untuk membantu peningkatan proses belajar-mengajar. Pemerintah telah menggariskan kebijakannya untuk memberikan pendidikan yang bermutu untuk seluruh warga negaranya. Tantangan yang dihadapi Pemerintah Brunei adalah bagaimana menghasilkan orang Brunei yang dapat berperan dalam kehidupan masyarakat yang makin berorientasi pada teknologi canggih tanpa kehilangan identitas Melayu dan Islamnya.
Pendayagunaan teknologi pendidikan di Indonesia tentu harus lebih maksimal dan sebaik-baiknya karena Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara, baik dilihat dari jumlah penduduk, jumlah suku bangsa dan bahasanya, jumlah pulau-pulau maupun luas wilayah geografisnya. Dengan kondisi seperti itu permasalahan mutu dan pemerataan pendidikan yang kita hadapi jelas lebih besar dibandingkan dengan negara-negara yang telah dipaparkan tadi. Untuk itu tugas kita sebagai pemangku pendidikan untuk membantu pembangunan pendidikan di negara kita ini
DAFTAR PUSTAKA
Dewi S. Prawiradilaga dan Eveline Siregar. (2004). Mozaik Teknologi Pendidikan.Jakarta: UNJ bekerjasama dengan Kencana.
Miarso, Yusufhadi. (2004). Menyemai benih Teknologi Pendidikan. Jakarta Pustekkom Diknas bekerjasama dengan Kencana
Bambang Warsita. (2008). Teknologi Pembelajaran dan aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.
jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/510893110.pdf
http//wikipedia.com
Bloger : dedehnurmiati.blogspot.comEmail : dedehnurmiati@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar